Sengkarut penyaluran bansos dampak wabah virus Corona (Covid-19) muncul di berbagai daerah. Pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran.

Ditengah ketidakakuratan dan simpang siur data penerima bantuan sosial yang menyebabkan lambatnya bantuan dari pemerintah turun ke lapangan, masyakat justru sudah terlebih dahulu menggalang donasi.

Pemberian bantuan sosial pemerintah yang tidak tepat sasaran dan ketidaktepatan data penerima

Kemdikbud akan menyelidiki dugaan kebocoran data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemdikbud, yang beredar di grup WhatsApp.

Plt Juru Bicara KPK, Ipi maryati mengatakan, kedatangan Risama untuk melakukan koordinasi terkait data penerimaan pada penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021.

Kalangan dewan meminta pemerintah memastikan agar tidak ada sengkarut data penerima vaksin Covid-19 (CoronaVac). 

Komite IV dan Komite III DPD RI melaksanakan Rapat Kerja Gabungan secara virtual dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemendagri, Kemensos, dan Badan Pusat Statistik.

Perhatikan Unsur Keadilan, Pemerataan, dan Perluasan Data Penerima BPUM

KPK dan Mensos bisa memadu data NIK sehingga kita bisa hemat 55,2 (juta) data penerima bansos yang ditidurkan.